Kabupaten Bekasi -Rencana pemerintahan Jokowi-JK yang akan membentuk tim verifikasi penyaluran dana Tanggung jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kepada desa di sekitar perusahaan disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat.
Salah satunya datang dari Ketua Jaringan Aksi Masyarakat Perdesaan Indonesia (JAMPI) Kabupaten Bekasi, Adiyanto Saputra.
Menurutnya, langkah Jokowi-JK melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini merupakan sebuah terobosan baru dan perlu didukung. Wacana ini harus di didukung karena Kabupaten Bekasi merupakan daerah industri terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.
“Ini bentuk terobosan baru untuk mempercepat proses pembangunan desa dan perlu kita dukung dan kawal bersama”ujar Adi.
Sebab selama ini,lanjutnya,keberadaan desa di sekitar kawasan industri masih banyak yg tertinggal dan kurang mendapat perhatian. Maka dengan adanya kementerian baru yg mengurusi desa serta UU tentang desa, sudah selayaknya perusahaan baik BUMN maupun swasta punya kepedulian terhadap desa melalui CSR nya.
Dalam konteks Bekasi,paparnya, Kemendes dapat menggandeng anggota BPK yg urusi audit BUMN/BUMD yang didaerah kalau mau mendorong CSR BUMD/BUMN utk desa. Smentara utk perusahaan yg swasta kerjasamanya disesuaikan dg otoritas yg melingkupinya.misalnya perusahaan industri jasa keuangan berarti dengan OJK.
Untuk itu, lanjut Adi, agar DPRD Kab. Bekasi membuat Peraturan daerah (Perda) CSR agar pelaksanaan CSR di Bekasi lebih terarah dan transparan. Sekaligus sebagai payung hukum implementasi CSR di daerah.
Sebagaimana diketahui,Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Ja’far akan membentuk tim verifikasi yang nantinya akan melakukan survei terkait kebutuhan desa-desa yang berada di sekitar kawasan industri.
