Bekasi – Permasalahan mengenai minimnya penyerapan anggaran di pemerintahan daerah,kerap kali dituding sebagai buruknya kinerja birokrasi. Penyerapan anggaran sendiri memang penting untuk mendorong terciptanya multiplier effect terhadap ekonomi. Akan tetapi sejatinya kinerja birokrasi tidak bisa diukur semata-mata dengan penyerapan anggaran. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi menyoroti pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.
” Penganggaran berbasis kinerja lebih menitikberatkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. sisi pendapatan dalam APBD menjadi hal yang sangat krusial untuk membiayai segala program pembangunan di tahun ini dan diharapkan setiap SKPD yang diberi wewenang untuk menghimpun pendapatan agar meningkatkan kinerjanya. Apalagi saat ini sudah memasuki triwulan ke 4 APBD 2015,” kata Rahmat Effendi.
pemerintah harus bisa melakukan balancing proses pembiayaan agar proses pendapatan sesuai dengan yang sudah disepakati dan diupayakan oleh dinas terkait untuk memastikan proses pembangunan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. ” jelas Rahmat Effendi.
Ia juga menambahkan untuk meminta memonitoring dan evaluasi terhadap sektor sektor pendapatan.
“kepada Asisten 3, staff ahli bidang keuangan dan Sekda segera melakukan monitoring. Jangan sampai menggangu neraca pembayaran,” tambah Rahmat.
