Bekasi – Penerapan e-government dan inovasi teknologi informasi komunikasi berdampak besar dalam mewujudkan good governance (tata kelola yang baik) dan good service (pelayanan prima).
Hal ini di benarkan Wakil Walikota H Ahmad Syaikhu saat menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi untuk penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Bekasi dengan DPRD terkai KUA PPAS APBD Kota Bekasi tahun 2018.
Syaikhu menyatakan, secara makro kebijakan umum APBD tahun 2018 akan diarahkan dalam meningkatan kinerja pemerintah kota melalui optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui pengembangan E-Government.
“Harus ada Optimalisasi layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya berbasis IT dalam pengembangan inovasi, kreativitas enterpreneurship dan teknologi informasi,” ujar Syaikhu, Kamis (9/11/2017).
Terang dia, Syaikhu prioritas saat ini yaitu pembangunan daerah dan progam pada APBD tahun anggaran 2018. Seperti penanganan kemacetan sebagai progam prioritas Pemkot Bekasi.
“Akan ada pembangunan jalan dan jembatan di setiap titik rawan kemacetan dan penanganan kekumuhan, dengan progam prioritas pengembangan kawasan permukiman,” terangnya.
Menurutnya, penerapan e-government dan inovasinya adalah bentuk pembenahan administrasi pemerintahan untuk mempercepat reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima.
Syaikhu menambahkan, pihaknya akan melakukan peningkatan taraf kesehatan masyarakat, dengan progam prioritas pelayanan kesehatan penduduk melalui kartu sehat dan bidang pendidikan dengan progam prioritas peningkatan kualitas pendidikan dasar. (Jar)
